Rencana diberlakukannya Undang Undang (UU) Pornografi 23 September 2008, mengundang berbagai komentar dari sejumlah kalangan seniman dan tokoh LSM. Di antara seniman banyak yang menyayangkan, undang-undang tersebut hanya menekankan pada sanksi hukum (punishment), ketimbang memberikan pendidikan kepada masayarakat.

Seorang tokoh LSM, Nurdiana Wasidin, S.H., M.H. mengatakan, negara dinilai telah bertindak terlalu jauh dalam kehidupan privat warga negara. Selain itu dirasakan ada pemasungan hak-hak sipil serta dikhawatirkan menghapus kemajemukan budaya bangsa.

“UU Pornografi rencananya tanggal 23 September mendatang akan diberlakukan. Namun dipastikan akan ada beberapa kekhawatiran dalam implementasinya,” ujarnya, Minggu (21/9).

Menurut Nurdiana, UU Pornografi sangat tidak berpihak pada sejumlah karya seni budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah. Dimana, sejumlah karya seni selain menampilkan gerakan tubuh, juga kemolekan tubuh yang bilamana UU Pornografi diberlakukan sudah dapat dipastikan pelakunya terjerat hukum.

Sementara Dra. Nur Halimah, dari Komite Untuk Wanita, mengatakan UU pornografi merupakan masalah yang sangat berdimensi jender. Karena persoalan utama dalam pornografi adalah objektifikasi dan eksploitasi seksualitas wanita, dimana wanita berada dalam situasi yang menyebabkan ketubuhannya terpapar, baik melalui media maupun yang tersembunyi, yang pada prinsipnya bertujuan komersial.

Posisi wanita selalu dalam keadaan sulit, demikian pula bilamana UU Pornografi diberlakukan. Dimana wanita yang terperangkap perdagangan manusia dan dijadikan pekerja dalam berbagai aktivitas hiburan yang menjual kemolekan tubuh wanita berada dalam situasi itu, termasuk para wanita yang dibeli untuk model bisnis periklanan, film porno, dan audio visual lain.

Kalaupun wanita sebagai korban, penegak hukum seringkali berdalih tidak dapat menangkap pelaku kejahatan ataupun dengan alasan wanitanya mau dengan sukarela (consent) menerima pekerjaan tersebut. “Padahal, banyak dibuktikan, rekrutmen perempuan dilakukan melalui tipu daya, ketiadaan pilihan, bahkan kekerasan. Dapat dibayangkan bilamana UU Pornografi diberlakukan, akan ada berapa ratus bahkan ribu wanita yang masuk penjara,” ujar Nur Halimah.

Lain lagi dengan yang diungkapkan Mas Nanu Muda, S.Sn. M.Hum. Dia mengatakan dengan diberlakukannya UU Pornografi, wilayah seni budaya akan sangat terganggu. “Berbagai hal tentang perkelaminan sangat terkait dengan masalah kebudayaan dan sejarah kesukubangsaan di Indonesia sehingga sukar menuding tradisi tertentu, bahkan ritual keagamaan dalam tradisi tersebut, sebagai tindakan pornografi, apalagi mengkriminalisasinya,” ujar Mas Nanu.

Jika pemerintah tetap memaksakan UU tersebut, maka menurut Mas Nanu akan ada beberapa kekhawatiran dalam implementasinya. Di antaranya keberadaan UU tersebut akan menghapus kemajemukan budaya bangsa yang puralis. “Negara ini sangat pluralis yang berdiri dari berbagai suku bangsa dan sudah diakui akan kekayaan seni budayanya, jangan sampai ternodai dengan pengesahan RUU ini. Untuk itu akan sangat bijak bilamana pemerintah kembali mempertimbangkan UU tersebut,” ujar Mas Nanu.

Sumber: Pikiran Rakyat